Permintaan tersebut disampaikan berdasarkan sejumlah persoalan internal yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Dewan guru menilai kepala sekolah menunjukkan sikap otoriter dalam mengambil kebijakan, tanpa melalui koordinasi atau musyawarah bersama tenaga pendidik.

Kepala sekolah, Frananta Edisyah Putra Sembiring, S.Pd., Gr, yang baru menjabat selama tiga bulan, dinilai gagal menjalankan tugasnya. Kebijakan yang diambil disebut berdampak negatif terhadap dewan guru serta berpotensi menghambat perkembangan dan kemajuan sekolah.

Dalam surat tersebut, dewan guru menyampaikan sejumlah poin tuntutan, di antaranya:

1. Kepala sekolah dinilai bersikap otoriter dengan mengambil keputusan strategis secara sepihak tanpa melalui rapat atau koordinasi dengan staf pendidik, sehingga menghilangkan budaya musyawarah di lingkungan sekolah.

2. Pelimpahan persoalan internal langsung ke dinas pendidikan tanpa melalui pembinaan internal dianggap sebagai bentuk lepas tanggung jawab dan kegagalan dalam menjaga marwah sekolah.

3. Kebijakan penambahan jam mengajar bagi guru senior atau mantan kepala sekolah, guna memberi ruang bagi tenaga dari luar, dinilai sebagai tindakan maladministrasi yang melanggar hak profesi guru serta mencederai rasa keadilan.

4. Adanya pernyataan bernada ancaman terhadap guru yang bersikap kritis dinilai tidak etis dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, sehingga berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar.

Dewan guru menegaskan bahwa tuntutan ini bertujuan untuk mengembalikan sistem pendidikan di sekolah agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, dewan guru juga telah menyusun berita acara yang ditandatangani bersama sebagai dasar usulan pergantian kepala sekolah. Sejumlah nama yang tercantum antara lain Amanan Abusalam, Husna Togubu, Jamina Safiun, Nurbaya Safiudin, Ispiyati Muhammad, Sabaria Raruf, Sunarti Larasuli, Hasri, Rohani K. Malan, Hafifa Kadir, Ibnu Abdurahman, Ariyanti Hi, Haerullah, Ramla Tali, dan Nurlaila Said.

Dewan guru berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera menindaklanjuti permintaan tersebut agar kondisi internal sekolah kembali stabil dan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Redaksi: Tarmiji Usman

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta masyarakat setempat. Aksi difokuskan pada pembersihan area jalan, lingkungan permukiman warga, dan aliran sungai di desa tersebut.

Kepala Puskesmas Laiwui, Sumarni Malang, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pihak puskesmas dan Forkopimcam Kecamatan Obi, termasuk TNI-Polri, Brimob, dan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut memiliki dampak positif yang signifikan, baik bagi institusi maupun masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya.

“Program kolaborasi ini memberikan dampak positif. Kegiatan sosial seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar kondisi lingkungan permukiman tetap terjaga, bersih, dan sehat,” tambahnya.

Ia menegaskan, seluruh unsur yang terlibat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat hidup sehat dan terhindar dari dampak lingkungan yang merusak. Kenyamanan dan keamanan lingkungan menjadi hal utama bagi masyarakat,” jelasnya.

Sumarni berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat terus berlanjut secara berkesinambungan melalui kerja sama Forkopimcam dan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Forkopimcam dan masyarakat atas kerja sama yang baik. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan mendorong kita semua untuk terus menjaga lingkungan demi hidup yang lebih sehat,” pungkasnya.

Redaksi : Tarmiji Usman 

Kegiatan Jambore ini menjadi ajang penting bagi para siswa untuk mengembangkan keterampilan, memperluas wawasan, serta mempererat persaudaraan antar pelajar dari berbagai sekolah di wilayah Halmahera Selatan. 

Para peserta yang dikirim merupakan siswa-siswi terpilih yang telah menunjukkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Kepala sekolah SMP Negeri 7 Halmahera Selatan Suwardi I Sabtu menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada para siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. 

“Kami sangat bangga dengan siswa-siswi yang terpilih mewakili sekolah dalam kegiatan Jambore ini. Mereka adalah putra-putri terbaik yang diharapkan dapat membawa nama baik sekolah serta mendapatkan pengalaman berharga selama kegiatan berlangsung,” ujar Kepala Sekolah.

Lebih lanjut, ia juga berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, menjalin persahabatan, serta membawa pulang ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk dibagikan kepada teman-teman di sekolah.

Dengan semangat dan dukungan dari pihak sekolah, diharapkan para siswa SMP Negeri 7 Halmahera Selatan mampu memberikan penampilan terbaik serta menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Rakor yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan tersebut dihadiri Kepala DPMD Halsel M Zaki Abd Wahab, Komandan Kodim 1509-Labuha Letkol Inf Syamsul, para camat dari Bacan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Bacan Timur Selatan, dan Bacan Selatan, serta seluruh kepala desa di lima kecamatan.

Kepala DPMD Halsel M Zaki Abd Wahab menegaskan, Kopdes Merah Putih memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi desa. Karena itu, rakor dinilai strategis untuk membahas sejumlah agenda utama.

“Rakor ini membahas perencanaan program dan penyusunan langkah strategis pengembangan Kopdes Merah Putih, termasuk peningkatan kapasitas pengurus dan anggota,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara DPMD dan Kodim 1509-Labuha juga menjadi fokus, terutama dalam mendukung operasional dan pengembangan koperasi. Bentuk dukungan tersebut meliputi pelatihan kepemimpinan, manajemen keuangan, hingga pengamanan hasil produksi.

Selain itu, rakor juga mengidentifikasi potensi unggulan di masing-masing desa yang dapat dikembangkan melalui Kopdes Merah Putih.

“Kopdes Merah Putih didirikan dengan semangat kemandirian dan gotong royong. Melalui koperasi ini, potensi ekonomi desa diharapkan dapat tergali maksimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan,” katanya.

Zaki juga menyebut kolaborasi dengan Kodim akan berdampak positif, terutama dalam hal disiplin administrasi, manajemen, dan pengamanan aset koperasi.

Sementara itu, Komandan Kodim 1509-Labuha Letkol Inf Syamsul menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menegaskan keterlibatan TNI AD merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Keterlibatan TNI dalam pembangunan Kopdes ini adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat,” katanya.

Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat desa semakin kuat dalam mewujudkan Kopdes Merah Putih yang tangguh, mandiri, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

Program tersebut telah berjalan sejak Januari 2026 dan akan berlangsung hingga Desember 2026. Pelaksanaan awal dipusatkan di Desa Kampung Buton, sebelum diperluas ke seluruh wilayah Kecamatan Obi.

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang layanan kesehatan. Sinergi tersebut menjadi perhatian bagi seluruh puskesmas di Halmahera Selatan untuk turut melaksanakan kegiatan serupa.

Kepala Puskesmas Laiwui, Sumarni Malang, mengatakan pihaknya telah menjalankan program tersebut sesuai arahan pemerintah pusat.

“Kami telah menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah kerja kami sejak Januari hingga April dan akan berlanjut sampai Desember. Awalnya pelayanan dilakukan di satu titik, namun dinilai kurang efektif, sehingga kami mengubah skema dengan turun langsung ke rumah-rumah warga, dimulai dari Desa Kampung Buton,” ujarnya kepada awak media, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan tersebut dipimpin langsung olehnya agar berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) program Asta Cita Presiden.

“Saya memimpin langsung kegiatan ini agar terlaksana dengan baik sesuai juknis, sehingga seluruh proses pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” tambahnya.

Sumarni juga menyebutkan bahwa target capaian program ini sebesar 85 persen, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Target yang harus dicapai maksimal 85 persen. Oleh karena itu, kami bekerja ekstra dalam melakukan pemeriksaan kesehatan serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan dengan mendatangi langsung rumah warga.

“Kami melakukan pemeriksaan langsung dari rumah ke rumah warga. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Sumarni mengajak masyarakat Kecamatan Obi untuk mendukung program tersebut.

“Kami berharap dukungan dari masyarakat Kecamatan Obi agar kegiatan ini berjalan lancar. Tujuannya adalah memastikan masyarakat hidup sehat. Mari bersama-sama menjaga kesehatan, kami siap melayani,” tutupnya.

Redaksi : TM. News

Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor S.Pgl/Saksi.1/109/IV/Res.2.5/2026/Sat Reskrim terkait pemanggilan saksi pertama untuk dimintai keterangan.

Kuasa hukum Sefnat Tagaku, Risno N. Laumara, menyatakan bahwa pihak Polres Halsel telah memanggil kliennya guna memberikan keterangan lanjutan.

“Iya, klien kami telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus penistaan agama dengan terduga pelaku Safri Nyong,” ujar Risno, Minggu (5/4/2026).

Risno menegaskan, bukti-bukti terkait dugaan penistaan agama tersebut telah lengkap. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat kepolisian.

“Sampai pada tahap penyidikan berarti bukti sudah dianggap cukup. Selanjutnya kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan perkara ini,” tegasnya.

Diketahui, Safri Nyong dilaporkan atas dugaan penistaan agama terkait komentar kontroversialnya yang menganalogikan Nabi Isa dengan Bupati Halmahera Selatan dalam peristiwa pelantikan empat kepala desa di wilayah tersebut.

Menurut Yaret, langkah kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPU daerah sudah tepat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Ia menegaskan, kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan tahapan demokrasi.

“Kolaborasi pemerintah dan KPU sangat penting dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan,” ujarnya, pada awak media Sabru (4/4/2026)

Ia menjelaskan, KPU merupakan penyelenggara teknis pemilu dan pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sementara itu, pemerintah merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

“Karena itu, sangat tepat jika dalam setiap tahapan maupun di luar tahapan, ada pelibatan atau kolaborasi antara KPU daerah dan pemerintah daerah melalui dinas teknis,” katanya.

Yaret menambahkan, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mendukung kerja-kerja KPU, baik dalam tahapan pemilu maupun pemilihan.

“Pemerintah harus lebih aktif merespons kerja-kerja KPU untuk mengonsolidasikan amanat konstitusi tentang demokrasi, dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral, khususnya dalam proses validasi data pemilih. Menurutnya, kualitas hasil pemilu sangat ditentukan oleh kualitas data pemilih.

“Output yang baik dari pemilu dan pemilihan sangat ditentukan oleh kualitas data pemilih. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran sentral melalui lembaga teknis seperti Kesbangpol, Dukcapil, dan DPMD untuk berkolaborasi dengan KPU,” tutupnya.

Redaksi: TMM.news

Rapat yang berlangsung di aula Kantor KPU tersebut bertujuan memutakhirkan data pemilih secara berkala guna menjaga akurasi menjelang pelaksanaan pemilu mendatang.

Kehadiran Kepala Dinas PMD dinilai strategis, mengingat peran dinas dalam mengoordinasikan data kependudukan serta mobilisasi warga hingga tingkat desa.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PMD Halmahera Selatan, M. Zaki Abdul Wahab, menyatakan dukungannya terhadap upaya transparansi data yang dilakukan KPU.

“Sinergi antara pemerintah daerah melalui PMD dengan KPU sangat penting untuk memastikan setiap warga negara di pelosok desa yang telah memenuhi syarat dapat terakomodasi hak pilihnya,” ujarnya.

Sementara itu, pihak KPU memaparkan pembaruan data pemilih yang meliputi penambahan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta perbaikan elemen data pemilih.

Hasil rapat pleno kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara resmi yang disaksikan oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Selatan.

Melalui rapat ini, diharapkan validitas daftar pemilih tetap terjaga sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan.

Sampah yang sebelumnya berserakan di badan jalan berhasil dikumpulkan dan dibersihkan secara gotong royong oleh LSM eLSAL, Bhabinkamtibmas, dan para pemuda setempat.

Ketua LSM Study Analisis Lingkungan Halmahera Selatan, Raden Adam, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar Raden.

Selain itu, ia menegaskan perlunya dinas Lingkungan Hidup untuk lebih optimal dalam menangani persoalan sampah, khususnya di kawasan perkotaan.

“Kiranya tugas dan tanggung jawab dinas terkait dalam pengelolaan sampah harus lebih efisien dan optimal agar tidak berdampak pada lingkungan perkotaan. Dampak sampah berpotensi mengganggu kesehatan warga serta memengaruhi keseimbangan lingkungan,” ungkapnya.

Raden juga mendorong peran aktif pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah.

“Penanganan sampah harus lebih intensif agar mampu mengendalikan dampak lingkungan yang berbahaya. Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah desa dan kecamatan perlu lebih berperan aktif agar lingkungan dapat terjaga dengan baik,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.

“Mari kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Jauhi kebiasaan membuang sampah sembarangan dan ciptakan lingkungan yang bersih. Kita semua perlu berkolaborasi dalam mengawasi pembuangan sampah agar sesuai tempatnya,” tutupnya.

Redaksi : MM.News

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan.

Sampah yang sebelumnya berserakan di badan jalan berhasil dikumpulkan dan dibersihkan secara gotong royong oleh LSM eLSAL, Bhabinkamtibmas, dan para pemuda setempat.

Ketua LSM Study Analisis Lingkungan Halmahera Selatan, Raden Adam, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar Raden.

Selain itu, ia menegaskan perlunya dinas Lingkungan Hidup untuk lebih optimal dalam menangani persoalan sampah, khususnya di kawasan perkotaan.

“Kiranya tugas dan tanggung jawab dinas terkait dalam pengelolaan sampah harus lebih efisien dan optimal agar tidak berdampak pada lingkungan perkotaan. Dampak sampah berpotensi mengganggu kesehatan warga serta memengaruhi keseimbangan lingkungan,” ungkapnya.

Raden juga mendorong peran aktif pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah.

“Penanganan sampah harus lebih intensif agar mampu mengendalikan dampak lingkungan yang berbahaya. Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah desa dan kecamatan perlu lebih berperan aktif agar lingkungan dapat terjaga dengan baik,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.

“Mari kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Jauhi kebiasaan membuang sampah sembarangan dan ciptakan lingkungan yang bersih. Kita semua perlu berkolaborasi dalam mengawasi pembuangan sampah agar sesuai tempatnya,” tutupnya.

Redaksi : MM.News

Apresiasi tersebut merupakan bentuk dukungan agar seluruh pihak dapat berkolaborasi dalam penanggulangan bencana di masing-masing desa, khususnya di Desa Tokaka.

Zaki mengatakan, pihaknya mengapresiasi respons cepat Kepala Desa Tokaka dalam menangani warganya yang terdampak gempa.

“Kami mengapresiasi Kepala Desa Tokaka yang telah mengambil langkah cepat dalam menangani korban gempa yang menimpa warganya ibunda Nurlaila Taeran yang mengalami kerusakan ruma,” ujar Zaki.

Ia menambahkan, seluruh kepala desa di Halmahera Selatan diharapkan tetap siaga dan merespons cepat setiap kejadian bencana.

“Kami berharap semua kepala desa di Halmahera Selatan segera merespons jika terjadi gempa di wilayah masing-masing. Apabila terjadi kerusakan atau dampak lainnya, segera lakukan penanganan dan koordinasi agar dapat diselesaikan secepatnya,” tambahnya.

Menurut Zaki, perhatian serius dari DPMD Halmahera Selatan merupakan bentuk dukungan agar percepatan penanggulangan bencana darurat dapat dilakukan secara optimal.

Redaksi 

Perbaikan rumah yang mengalami kerusakan tersebut diselesaikan hanya dalam waktu dua jam. Langkah cepat ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat.

Kepala Desa Tokaka, Jufri Ajid, mengatakan pihaknya langsung turun tangan setelah kejadian untuk membantu warga terdampak.

“Kami telah menyelesaikan perbaikan rumah milik Ibu Nurlaila Taeran yang terdampak gempa. Dalam waktu dua jam, perbaikan sudah kami selesaikan,” ujar Jufri kepada awak media, Rabu (2/4/2026).

Ia menambahkan, pemerintah desa bersama masyarakat terus menjalin kolaborasi dalam menghadapi situasi darurat, termasuk bencana alam.

“Pemerintah desa dan masyarakat selalu bekerja sama dan saling membantu agar setiap permasalahan, termasuk bencana, dapat segera ditangani,” katanya.

Sementara itu, warga setempat turut mengapresiasi respons cepat yang dilakukan Pemdes Tokaka di bawah kepemimpinan Jufri Ajid.

“Kami sangat mengapresiasi tindakan cepat pemerintah desa. Kami bersyukur rumah keluarga kami, Ibu Nurlaila Taeran, sudah diperbaiki dalam waktu singkat. Terima kasih kepada kepala desa atas kebijakannya,” ujar salah seorang warga.

Redaksi 

Pemerintah Desa Tokaka di bawah komando Kepala Desa Jufri Ajid bergerak cepat menangani dampak bencana. Sekitar satu jam setelah gempa terjadi, aparat desa langsung melakukan perbaikan terhadap rumah warga yang terdampak Ibunda Nurmala Taeran.

Jufri Ajid menegaskan bahwa penanganan darurat sangat penting dilakukan dalam situasi bencana. Menurutnya, pemerintah harus hadir dan bertindak cepat untuk membantu masyarakat.

“Pemerintah harus segera bertindak ketika warga mengalami kondisi buruk yang berdampak langsung. Peran pemerintah sangat penting demi kepentingan masyarakat dan tidak bisa ditunda. Masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin yang peduli,” ujarnya kepada awak media pada Rabu 02 April 2026.

Ia menambahkan, gempa yang terjadi sekitar pukul 08.20 WIT memberikan dampak langsung bagi warga Desa Tokaka. Oleh karena itu, pemerintah desa segera melakukan langkah perbaikan dan memberikan perlindungan kepada warga terdampak.

“Sekitar satu jam setelah gempa, kami langsung bergerak memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan serta memastikan keselamatan warga yang terdampak,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah desa juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah.

“Kami mengimbau seluruh warga Desa Tokaka untuk tetap waspada, tidak panik, dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah demi keselamatan bersama,” pungkasnya.

Suara

Redaksi 

Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 1509/Labuha Syamsul, Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin, unsur Dinas Pekerjaan Umum, Camat Bacan Timur, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam sambutan Pangdam XV/Pattimura yang dibacakan pada acara tersebut, disebutkan bahwa pembangunan jembatan merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

“Jembatan ini memiliki nilai strategis karena menghubungkan Desa Sayoang dengan Desa Yaba, serta menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat, khususnya para petani,” demikian isi sambutan tersebut.

Selama ini, warga mengalami kesulitan mobilitas, terutama saat musim hujan ketika debit air sungai meningkat hingga sekitar dua meter. Kondisi itu kerap menghambat aktivitas penyeberangan masyarakat.

Jembatan yang dibangun memiliki panjang 10 meter dengan bentang sungai sekitar 8 meter. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu mempermudah akses transportasi, meningkatkan keselamatan warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Pangdam XV/Pattimura juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut serta mengimbau masyarakat agar menjaga dan merawat fasilitas yang dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Rangkaian kegiatan groundbreaking berlangsung lancar, dimulai dari pembukaan, doa bersama, sambutan, peletakan batu pertama, hingga sesi foto bersama dan testimoni dari Kepala Desa Sayoang.

Sebanyak 677 kepala keluarga dan sekitar 350 petani diproyeksikan akan merasakan langsung manfaat dari pembangunan jembatan tersebut.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Dalam Musdes tersebut, pemerintah desa bersama peserta rapat membahas sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan di Desa Tobaru.

Program yang dibahas meliputi penguatan ketahanan pangan, penanganan stunting, rehabilitasi polindes, pembangunan rabat beton sepanjang 100 meter, penyediaan air bersih, serta rehabilitasi kantor desa.

Kepala Desa Tobaru, Faisal Fadel, S.Pd., mengatakan seluruh program yang direncanakan membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak agar dapat berjalan maksimal.

“Pemerintah desa harus bekerja sama dengan masyarakat dan BPD agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga,” ujar Faisal.

Menurutnya, Musdes juga menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, masukan, serta prioritas pembangunan desa yang dinilai paling dibutuhkan ke depan.

Pemerintah Desa Tobaru berharap seluruh program yang telah dibahas dalam Musdes dapat segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Dalam surat tersebut, BIM-MALUT menyoroti pernyataan PT GMM yang mengklaim telah menyalurkan beasiswa kepada sekitar 40 mahasiswa di Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada 2024 sebesar Rp1.500.000 per mahasiswa. Nilai bantuan itu disebut meningkat menjadi Rp2.000.000 pada November 2025.

Namun, hasil penelusuran langsung yang dilakukan BIM-MALUT menemukan kondisi berbeda. Sejumlah mahasiswa di wilayah lingkar perusahaan mengaku tidak pernah menerima bantuan sebagaimana yang diklaim perusahaan.

Kepala Bidang Humas BIM-MALUT, Rifaldi Takdir, mengatakan pihaknya menemukan adanya perbedaan antara klaim perusahaan dan kondisi riil di lapangan.

“Kami menemukan adanya ketidaksesuaian antara klaim perusahaan dan fakta di lapangan. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Rifaldi menambahkan, penjelasan perusahaan yang menyebut penyaluran dana dilakukan melalui orang tua atau wali mahasiswa justru menimbulkan pertanyaan baru. Hingga kini, kata dia, belum ada kejelasan mengenai data penerima, waktu penyaluran, maupun bukti administrasi yang dapat diverifikasi.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai miskomunikasi semata, melainkan menyangkut integritas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Transparansi adalah hal mendasar. Jika program ini benar ada, maka perusahaan wajib membuka data kepada publik,” tegasnya.

BIM-MALUT juga menilai berbagai publikasi kegiatan perusahaan, termasuk pembangunan infrastruktur, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan mendasar terkait hak pendidikan masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Dalam surat audiensi tersebut, BIM-MALUT meminta PT GMM membuka secara rinci daftar nama penerima beasiswa beserta asal desa, mekanisme dan waktu penyaluran, bukti administrasi, serta penjelasan atas perbedaan antara klaim perusahaan dan kondisi riil di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT GMM belum memberikan tanggapan resmi atas surat audiensi yang telah dilayangkan.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Pembina Dr. Hi. Muhammad Kasuba, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Izzuddin Alqassam Kasuba, Pelaksana Tugas Ketua Halifat W. Baranabas, Sekretaris Yaret Colling, Bendahara M. Zaky Abd Wahab, serta sejumlah tokoh politik, birokrasi, dan sesepuh keluarga besar Tobelo-Galela.

Pertemuan itu difokuskan pada pemantapan agenda Musyawarah Besar dan peringatan Harlah Ika Togale ke-21, sekaligus membahas usulan pembentukan struktur organisasi baru yang dinilai lebih komprehensif dan efektif.

Rapat konsolidasi tersebut menjadi momentum penting bagi Ika Togale untuk mengevaluasi perjalanan organisasi selama 21 tahun sekaligus merumuskan arah dan kebijakan strategis ke depan.

Mubes mendatang diharapkan menjadi forum musyawarah internal yang mampu melahirkan keputusan bersama terkait kepengurusan, program kerja, serta arah organisasi pada masa mendatang.

Dalam rapat itu, turut diusulkan pembentukan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, serta Badan Pengurus Harian.

Struktur baru tersebut dirancang agar lebih efektif dalam mengelola zona wilayah masing-masing dan membentuk kepengurusan hingga tingkat bawah. Seluruh rancangan itu dipersiapkan untuk menyongsong pengukuhan pengurus baru Ika Togale dan peringatan Harlah ke-21 yang akan jatuh pada 15 Agustus 2026.

Ketua Dewan Pembina, Muhammad Kasuba, mengapresiasi langkah pelaksana tugas yang dinilai berhasil menyatukan keluarga besar Togale.

Ia berharap pembentukan struktur organisasi baru dapat segera direalisasikan pada 2026.

“Dengan adanya dewan-dewan yang memiliki peran spesifik dan pengurus yang tersebar hingga tingkat bawah, kami berharap pelayanan dan sinergi antaranggota dapat semakin kuat,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan dewan-dewan tersebut diharapkan mampu menghadirkan berbagai perspektif dan keahlian untuk kemajuan organisasi.

“Hal ini penting agar Ika Togale tetap relevan, adaptif terhadap tantangan zaman, dan menjadi wadah yang kokoh bagi seluruh keluarga besar Togale,” katanya.

Muhammad Kasuba optimistis, dengan persiapan yang matang, Ika Togale dapat menyelenggarakan Mubes dan peringatan Harlah ke-21 dengan sukses, sekaligus melahirkan kepengurusan baru yang solid dan berintegritas.

“Ika Togale harus mampu menjadi pemersatu keluarga, membina dan mengayomi seluruh keluarga Togale, serta mempererat tali silaturahmi dan melestarikan nilai-nilai luhur keluarga besar Tobelo-Galela,” pungkasnya.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Ketua Media Center, Tarmiji Usman, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan teknis maupun strategis agar musyawarah berjalan tertib, transparan, dan partisipatif.

Menurutnya, Media Center akan menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi yang akurat kepada seluruh anggota dan masyarakat.

“Media Center telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung kelancaran musyawarah. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan terbuka dan informasi yang diterima anggota tetap akurat,” ujar Tarmiji.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian internal Media Center, terdapat dua figur yang dinilai layak memimpin Ika Togale ke depan. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, seperti kapasitas kepemimpinan, rekam jejak organisasi, serta komitmen terhadap pengembangan Ika Togale.

Tarmiji juga mengajak seluruh anggota Ika Togale untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan kepemimpinan.

Musyawarah Ika Togale 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi ke depan sekaligus memperkuat solidaritas antaranggota demi kemajuan bersama.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Kendari, 27 Maret 2026 — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari (BEM UMK) menyoroti lambannya proses pengumuman dan penyaluran program Beasiswa Sultra Cerdas yang hingga kini belum memberikan kepastian kepada para pendaftar.

Program beasiswa yang dibuka pada 17 Oktober 2025 dan ditutup pada 31 Oktober 2025 itu dinilai mengalami krisis transparansi. Pasalnya, lebih dari lima bulan berlalu tanpa kejelasan terkait hasil seleksi, mekanisme penetapan penerima, maupun jadwal penyaluran dana.

Presiden Mahasiswa BEM UMK, Ruslan, menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan lagi sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan telah menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan mahasiswa.

"Lima bulan tanpa kepastian adalah waktu yang terlalu lama untuk sebuah program yang menyangkut hak pendidikan mahasiswa. Ini bukan lagi soal teknis, tetapi soal tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kepercayaan publik," tegas Ruslan, Jumat (27/3/2026).

Menurut BEM UMK, ketidakjelasan yang berlangsung berlarut-larut telah menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Tidak adanya informasi resmi yang terbuka dinilai memicu spekulasi dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan program.

BEM UMK juga menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mahasiswa yang menggantungkan keberlangsungan studinya pada program beasiswa. Ketika kepastian tidak kunjung diberikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya proses administrasi, tetapi juga masa depan pendidikan penerima manfaat.

Dalam perspektif kebijakan publik, BEM UMK memandang lemahnya keterbukaan informasi mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola program. Transparansi, menurut mereka, bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah.

"Kami menuntut kepastian, bukan penjelasan yang berulang tanpa arah. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, maka ini bukan lagi soal keterlambatan, tetapi bentuk nyata pengabaian terhadap hak mahasiswa," lanjut Ruslan.

BEM UMK mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera memberikan penjelasan resmi terkait hasil seleksi, daftar penerima, mekanisme penyaluran, serta jadwal pencairan Beasiswa Sultra Cerdas.

Bagi BEM UMK, keberhasilan sebuah program publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya sosialisasi, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tanpa keterbukaan dan kepastian, program beasiswa yang seharusnya menjadi harapan mahasiswa justru berpotensi kehilangan kepercayaan publik.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Memasuki hari kedua sidak yang dimulai sejak Rabu (25/03/2026), kegiatan difokuskan di wilayah perkotaan Labuha dengan menyasar sejumlah kantor desa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur desa setelah masa cuti bersama berakhir.

Sejumlah desa yang telah dikunjungi antara lain Desa Kubung, Desa Tembal, Desa Wayamiga, Desa Babang, dan Desa Sayoang. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan beberapa kantor desa yang belum membuka pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abd Wahab, menegaskan bahwa temuan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

“Pasca libur Idulfitri, kami berharap seluruh aparatur desa sudah kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara normal. Temuan ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus mendorong peningkatan kedisiplinan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

“Kami akan melakukan evaluasi dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga ke depan seluruh desa dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan sidak ini, DPMD berharap dapat memperkuat komitmen aparatur desa dalam meningkatkan disiplin kerja serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal pasca libur panjang.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Penjabat (Pj) Kepala Desa Kusubibi, Irmayanti Kamarullah, mengatakan bahwa momentum Idulfitri harus dijaga dengan penuh kedamaian dan kebersamaan.

“Menjelang Hari Raya Idulfitri, kami mengimbau seluruh masyarakat Desa Kusubibi untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, agar perayaan hari raya berlangsung aman dan penuh kedamaian bagi kita semua,” ujar Irmayanti.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari konsumsi minuman keras (miras) yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

“Kami berharap masyarakat dapat menghindari minuman keras agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, demi menjaga kerukunan dan hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, Pemdes Kusubibi akan memperketat pengawasan terhadap peredaran miras, baik di lingkungan permukiman maupun di area pertambangan.

“Kami akan memperketat peredaran miras di Desa Kusubibi, baik di tempat umum maupun area pertambangan. Ini sebagai langkah pencegahan agar perayaan Idulfitri berjalan lancar serta terhindar dari potensi konflik. Jika masih ada yang melanggar, maka risiko menjadi tanggung jawab pribadi dan pemerintah desa akan bertindak tegas demi kepentingan bersama,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Pemerintah Desa Kusubibi bersama masyarakat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri.

“Kami segenap Pemerintah Desa dan masyarakat Kusubibi mengucapkan Minal aidzin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Dugaan tersebut mencuat setelah adanya informasi dari sumber terpercaya yang menyebutkan bahwa pihak kontraktor menggunakan material kayu bekas dalam proses pekerjaan.

Kepada awak media, Minggu (15/3/2026), sumber tersebut mengungkapkan bahwa sebagian bahan kayu yang digunakan dalam pembangunan laboratorium dan renovasi ruang belajar berasal dari sisa puing-puing renovasi gedung sebelumnya.

“Sebagian bahan kayu yang digunakan dalam pembangunan lab dan renovasi ruang belajar itu berasal dari kayu bekas hasil bongkaran tiga ruang kelas, termasuk untuk pembuatan pintu dan bagian lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, penggunaan material bekas dalam proyek pembangunan maupun renovasi tidak seharusnya dilakukan, karena dapat berdampak pada kualitas bangunan.

“Pembangunan seharusnya menggunakan bahan yang layak dan sesuai standar, bukan material bekas yang sudah tidak memenuhi kualitas. Ini penting untuk menjamin kekuatan dan umur bangunan,” tambahnya.

Kondisi ini menuai sorotan, mengingat proyek pembangunan fasilitas pendidikan semestinya mengedepankan kualitas dan keselamatan pengguna, khususnya siswa dan tenaga pendidik.

Oleh karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, termasuk bupati, wakil bupati, serta dinas terkait, untuk segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak kontraktor apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Langkah tegas dinilai penting guna mencegah kerugian negara sekaligus memastikan kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan tetap terjaga.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Program pembinaan tersebut bertujuan mengisi waktu warga binaan dengan kegiatan positif sekaligus menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan Ambon, Jefry Persulessy, mengatakan pihaknya secara rutin memantau langsung kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di dalam rutan. Kehadiran pimpinan dalam setiap kegiatan pelatihan diharapkan dapat memotivasi warga binaan untuk lebih serius dan kreatif dalam menghasilkan karya.

“Melalui pembinaan ini, warga binaan tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga mendapatkan nilai edukatif mengenai manajemen bahan, desain, dan kreativitas,” kata Jefry Persulessy kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, salah satu fokus kegiatan pembinaan kali ini adalah pembuatan kursi, meja makan, serta pot bunga dari bahan besi bekas. Proses pembuatannya dimulai dari tahap perencanaan desain, pemotongan dan pembentukan besi, hingga proses finishing dan pengecatan agar produk yang dihasilkan kuat serta memiliki nilai estetika.

Menurutnya, kreativitas warga binaan terlihat dari berbagai model kursi dan meja yang dirancang ergonomis dan modern, serta pot bunga yang unik dan ramah lingkungan karena memanfaatkan bahan daur ulang.

“Produk yang dihasilkan seperti kursi, meja, dan pot bunga menunjukkan kemampuan warga binaan untuk menciptakan barang berkualitas dengan nilai jual tinggi. Ini menjadi bukti nyata kemandirian mereka,” ujarnya.

Selain menghasilkan produk, program pembinaan kemandirian juga memiliki dampak sosial yang positif. Warga binaan dilatih untuk bekerja secara disiplin, mandiri, dan kreatif, sekaligus memahami nilai ekonomi dari produk yang mereka hasilkan.

“Produk-produk ini juga dapat dipasarkan sehingga warga binaan belajar mengenai manajemen produk, nilai ekonomi, dan tanggung jawab sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jefry mengatakan hasil karya warga binaan tersebut rencananya akan diperkenalkan kepada masyarakat melalui rangkaian kegiatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, termasuk dalam pameran dan kegiatan IPPA Fest.

“Kegiatan ini menjadi wadah untuk menampilkan keterampilan dan kreativitas warga binaan sekaligus memperkenalkan program pembinaan di Rutan Ambon kepada masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pembinaan kemandirian merupakan bagian dari proses rehabilitasi yang bertujuan mempersiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat setelah menjalani masa pidana.

“Kami berharap program ini tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga membangun karakter warga binaan agar lebih siap kembali ke masyarakat dan mampu berkontribusi secara positif,” ujarnya.

Rutan Ambon, lanjut Jefry, berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan kemandirian dengan dukungan penuh dari pimpinan dan tim pembinaan.

“Melalui karya nyata seperti kursi, meja makan, dan pot bunga dari besi bekas, warga binaan membuktikan bahwa dengan bimbingan yang tepat mereka mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. 

Tim Redaksi Mandiolinews 

Seorang warga Gane Dalam yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 itu berjalan tanpa plang kegiatan di lokasi pekerjaan.

“Pembangunan LEP dan rehab ruang belajar di SMP Negeri 11 Halmahera Selatan bersumber dari APBD 2025. Namun sampai sekarang tidak ada plang proyek yang mencantumkan nilai anggaran maupun detail pekerjaan. Ini menimbulkan kecurigaan masyarakat karena tidak transparan,” ujarnya kepada awak media, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, papan proyek merupakan bagian penting dalam keterbukaan informasi publik. Tanpa adanya informasi tersebut, masyarakat kesulitan mengetahui besaran anggaran serta rincian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Program revitalisasi sekolah sendiri merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Namun pelaksanaan proyek di SMP Negeri 11 Halmahera Selatan justru memicu pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran.

Informasi yang dihimpun menyebutkan proyek tersebut dikerjakan oleh seorang kontraktor yang dikenal dengan sapaan Ko Yani, yang berasal dari Desa Papaceda. Proyek ini bertujuan menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa sesuai standar nasional.

Meski demikian, warga menilai pelaksanaan proyek belum menunjukkan keterbukaan yang semestinya. Mereka mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.

“Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan serta instansi berwenang untuk turun mengecek pekerjaan ini agar pelaksanaannya transparan dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” kata warga tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi ruang belajar itu telah berlangsung cukup lama, sejak 2025 hingga 2026, dengan berbagai kendala di lapangan.

“Pekerjaannya berjalan cukup lama karena banyak kendala. Bahkan tukang bangunan sering berganti. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan tidak dikelola secara serius,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi oleh awak media.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Pembagian paket THR tersebut diberikan kepada seluruh pegawai yang bertugas di Puskesmas Laiwui, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Tidak Tetap (PTT), tenaga honorer, hingga motoris.

Sumarni Malang mengatakan, pembagian 100 paket THR tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus hak bagi seluruh jajaran Puskesmas Laiwui yang selama ini telah mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Puskesmas Laiwui telah membagikan 100 paket THR kepada seluruh jajaran, baik ASN, P3K, PTT, honorer maupun motoris. Hal ini kami lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab, karena ini adalah hak mereka yang selama ini telah mengabdikan diri dengan baik,” ujar Sumarni kepada awak media, Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, momentum menjelang Idul Fitri dimanfaatkan untuk mempererat kebersamaan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga besar Puskesmas Laiwui.

“Kerukunan keluarga besar Puskesmas Laiwui tidak bisa dipisahkan dari rasa kepedulian antar sesama. Dalam momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, kami saling berbagi untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan,” tambahnya.

Selain itu, Sumarni juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Puskesmas Laiwui yang dinilai telah bekerja dengan baik, baik dalam menjalankan tugas internal maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya mengapresiasi seluruh jajaran Puskesmas Laiwui atas kinerja dan dedikasi mereka terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Tanpa mereka, saya bukan apa-apa. Berkat kerja sama tim, kami dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Obi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan agar seluruh jajaran Puskesmas Laiwui terus meningkatkan semangat kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelayanan dengan tulus dan penuh kedamaian. Semangat kami untuk melayani masyarakat Obi akan selalu tertanam demi mendukung program pemerintah di bidang kesehatan,” pungkasnya.

Di akhir penyampaiannya, Sumarni bersama keluarga besar Puskesmas Laiwui juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri.

“Kami keluarga besar Puskesmas Laiwui mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua,” tutupnya.

Redaksi: T.U