Sejumlah tokoh pemuda dan kelompok masyarakat Malintang Desa Kawasi menilai perusahaan tidak menunjukkan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya terhadap warga yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Salah satu perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa sejak sekitar 10 tahun terakhir, program CSR dari perusahaan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat Desa Kawasi.

“Sudah lebih dari 10 tahun program CSR dari PT Wanatiara Persada tidak pernah lagi menyentuh masyarakat Desa Kawasi. Padahal perusahaan beroperasi di wilayah kami,” ujar salah satu tokoh pemuda setempat.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan dan keresahan di tengah masyarakat, terutama kalangan pemuda yang menilai perusahaan kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan sosial masyarakat di sekitar area operasional.

Sebagai bentuk respons atas persoalan tersebut, pemuda Desa Kawasi bersama kelompok Malintang berencana melakukan konsolidasi besar setelah Hari Raya Idulfitri. Konsolidasi ini bertujuan menyatukan sikap masyarakat terkait langkah yang akan diambil terhadap perusahaan.

“Habis Lebaran kami akan melakukan konsolidasi bersama pemuda dan Malintang. Jika tidak ada kejelasan terkait tanggung jawab CSR, maka kami siap melakukan aksi memboikot aktivitas PT Wanatiara Persada,” tegasnya.

Masyarakat juga mendesak pihak perusahaan untuk segera memberikan penjelasan terbuka sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program CSR yang dinilai telah lama tidak direalisasikan di Desa Kawasi.

Warga berharap perusahaan dapat kembali menjalankan kewajiban sosialnya secara transparan dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Tim Redaksi Mandiolinews 

HALMAHERA SELATAN — Pengurus Masyarakat Lingkar Tambang (Malintang) dan Karang Taruna Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, mengeluarkan pernyataan tegas mengecam segala bentuk aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merusak keharmonisan masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Karang Taruna Desa Kawasi, Rabu (4/3/2026). Ketua Malintang Kawasi, Bambang Bakri, didampingi Ketua Karang Taruna Kawasi, Jois Nanlesi, menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketenteraman desa.

“Kami sebagai unsur masyarakat yang turut menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Kawasi tidak akan tinggal diam. Siapa pun yang berani melakukan tindakan yang tidak pantas dan merusak suasana khidmat Ramadhan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Bambang.

Ia menegaskan, Ramadhan merupakan momentum sakral bagi umat Muslim untuk meningkatkan ibadah, mempererat silaturahmi, serta memperbanyak amal kebaikan. Karena itu, segala bentuk provokasi, keributan, maupun aktivitas yang merugikan masyarakat dinilai mencederai nilai-nilai bulan suci.

Senada dengan itu, Jois Nanlesi menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan dan para tokoh masyarakat guna memperkuat pengawasan di wilayah Desa Kawasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan unsur terkait lainnya. Patroli rutin akan ditingkatkan, terutama di titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi gangguan keamanan. Jika ada yang terlibat dalam aksi yang meresahkan, tentu harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan sanksi sosial,” ujarnya.

Malintang dan Karang Taruna juga mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Kawasi untuk berperan aktif menjaga situasi tetap kondusif. Mereka menekankan pentingnya menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, serta menolak segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah masyarakat.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Karang Taruna Desa Kawasi, Rabu (4/3/2026). Rapat dihadiri Ketua Malintang Kawasi Bambang Bakri dan Ketua Karang Taruna Kawasi Jois Nanlesi.

Bambang Bakri mengatakan pihaknya tidak akan mentoleransi tindakan yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat dan merusak kekhusyukan Ramadhan.

“Kami sebagai unsur yang turut menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Kawasi tidak akan tinggal diam. Siapa pun yang melakukan tindakan tidak pantas dan merusak suasana Ramadhan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, Ramadhan merupakan momentum bagi umat Muslim untuk meningkatkan ibadah dan mempererat silaturahmi. Karena itu, segala bentuk provokasi, keributan, maupun aktivitas yang merugikan masyarakat dinilai bertentangan dengan nilai-nilai bulan suci.

Senada, Jois Nanlesi menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat guna memperkuat pengawasan di wilayah Desa Kawasi.

Menurut Jois, patroli rutin akan ditingkatkan, terutama di titik-titik yang dinilai rawan gangguan keamanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan unsur terkait lainnya. Jika ada yang terlibat dalam aksi meresahkan, tentu harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan sanksi sosial,” katanya.

Pengurus Malintang dan Karang Taruna juga mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Kawasi untuk berperan aktif menjaga situasi tetap kondusif serta menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat persatuan dan solidaritas sosial.

Redaksi: Tarmiji Usman

Menurut Santi, pembangunan pasar UMKM berupa rumah toko (ruko) tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Desa Kawasi dan PT Harita Group. Program itu dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

“Kepala Desa Kawasi memiliki kemampuan dan terobosan yang luar biasa demi kepentingan masyarakat. Melalui program CSR pembangunan pasar UMKM modern ini, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kawasi semakin terdorong,” ujar Santi. Selasa (3/3/2026)

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak perusahaan telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Peningkatan tersebut, kata dia, dirasakan secara signifikan, terutama oleh warga Desa Kawasi.

“Proyek peningkatan ekonomi masyarakat kini terbukti memberikan dampak nyata. Hal ini membantu masyarakat memenuhi standar hidup yang lebih baik dan perlahan keluar dari zona kemiskinan,” katanya.

Selain itu, pembangunan pasar UMKM modern juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor perusahaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

“Pasar UMKM modern ini bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di sana tercipta peluang usaha dan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga,” ungkapnya.

Santi juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Arifin Saroa yang dinilai berhasil menghadirkan program pro-rakyat.

“Atas nama warga Kawasi, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Di Ahir pernyataan, ia menyebutkan, kepemimpinan Arifin Saroa membuktikan arah perubahan.

" Arifin Saroa adalah sosok pemimpin yang baik dan bijak tanpa memilih ia mencintai warganya sepenuh hati dan memiliki jiwa yang tulus, bahkan tanpa ada perbedaan di matanya beliau tetap memperjuangkan nasip warga Kawasi. Jikalau kita sebagai masyarakat menilai sisi buruknya saja itu keliru, kita bole menyampaikan kritikan tetapi harus menjadi warga yang bijaksana. Agar desa yang kita cintai ini menjadi desa yang maju," tutupnya.

Redaksi: Tarmiji Usman 

Kecaman itu disampaikan warga kepada pemerintah Desa Kawasi agar segera mengambil langkah tegas guna mencegah kerusakan lingkungan yang semakin meluas.

Salah satu sumber terpercaya menyampaikan kepada awak media, Senin (3/3/2026), bahwa praktik pengambilan pasir ilegal tersebut telah berlangsung cukup lama dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Operasi pengambilan pasir ilegal tentunya dapat merusak lingkungan dan berdampak pada permukiman warga. Ini merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurutnya, pasir yang diambil dari pesisir pantai diperjualbelikan untuk kepentingan usaha dengan keuntungan yang cukup besar. Ironisnya, sejumlah sopir yang terlibat disebut berasal dari luar Desa Kawasi.

“Jika dibiarkan, aktivitas ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dan berdampak luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Warga juga mendesak pemerintah desa untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut dan memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami meminta pemerintah Desa Kawasi tidak tinggal diam dan segera bertindak tegas tanpa kompromi terhadap aktivitas ilegal ini,” tegasnya.

Selain itu, warga meminta para pelaku bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi di pesisir pantai Kawasi.

“Kami, sebagai warga asli Kawasi, sangat dirugikan atas aktivitas ini. Para pelaku harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, sumber tersebut kembali menegaskan bahwa aktivitas pengambilan pasir ilegal diduga melibatkan pihak luar desa.

Sumber itu juga merinci jumlah kendaraan yang diduga terlibat, yakni sekitar lebih dari 10 unit mobil dengan tipe serupa. Dua unit disebut milik Fandi, satu unit milik Naim, satu unit milik Fondi, satu unit milik Ebi, serta tiga unit milik Jenggot. Sementara itu, masih terdapat pihak lain yang belum diketahui identitasnya.

Redaksi: Tarmiji Usman 

DPMD Halsel menerima piagam penghargaan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan peran aktif DPMD dalam mendorong peningkatan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di wilayah pedesaan.

 Program ini dinilai efektif dalam memperluas cakupan perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam piagam penghargaan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, disebutkan bahwa DPMD Halmahera Selatan berperan aktif dalam peningkatan cakupan UCJ melalui perlindungan pekerja rentan desa di tingkat kabupaten/kota.

Penghargaan ini menjadi indikator bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan berjalan efektif dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat desa.

 Ke depan, DPMD Halsel diharapkan terus memperkuat komitmen tersebut agar seluruh pekerja rentan di desa dapat terdaftar dan terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada awak media, Minggu (1/3/2026), bahwa aktivitas pengambilan pasir secara ilegal di bibir pantai telah berlangsung cukup lama dan berdampak serius terhadap lingkungan.

“Operasi pengambilan pasir secara ilegal di pesisir pantai mengancam wilayah pantai dan menyebabkan abrasi yang mencolok. Hal ini merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian signifikan bagi warga setempat,” ujarnya.

Menurutnya, belasan mobil pikap (open up) beroperasi siang dan malam mengangkut pasir untuk diperjualbelikan demi meraup keuntungan.

“Aktivitas ini sudah menjadi rutinitas. Puluhan mobil beroperasi mengambil pasir secara ilegal di bibir pantai, lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan besar,” tambahnya.

Ia menjelaskan, ribuan kubik pasir diduga telah diambil dari kawasan tersebut tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem pesisir.

“Pengambilan pasir untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi sudah berlangsung lama. Ribuan kubik pasir sudah diambil tanpa memikirkan dampak besar yang ditimbulkan,” ungkapnya.

Sumber tersebut juga merinci jumlah kendaraan yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, yakni 10 unit mobil dengan tipe serupa. Dua unit disebut milik berinisial F, satu unit I, satu unit D, satu unit N, satu unit FD, satu unit E, dan tiga unit J.

Di akhir keterangannya, ia mendesak Pemerintah Desa Kawasi untuk segera mengambil tindakan tegas guna mencegah kerusakan pantai yang semakin meluas.

“Kami meminta Pemerintah Desa Kawasi segera bertindak tegas terhadap oknum yang mengambil pasir secara ilegal. Ini soal kerusakan lingkungan dan demi menjaga alam dari musibah yang lebih besar,” pungkasnya.

Redaksi: Tarmiji Usman

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaku menggunakan nomor 085286011702 dengan nama serta foto profil yang menyerupai Kadis DPMD Halsel untuk menghubungi para kepala desa dengan berbagai alasan. Modus tersebut diduga untuk membangun komunikasi seolah-olah sebagai pesan resmi dari pimpinan dinas.

Beberapa kepala desa yang nyaris menjadi korban di antaranya Kepala Desa Wayakuba, Kepala Desa Marikapal, dan Kepala Desa Goro-Goro. Namun, para kepala desa tersebut tidak langsung merespons atau memenuhi permintaan pelaku karena merasa curiga terhadap nomor yang digunakan.

Salah satu kepala desa mengaku menerima pesan dari nomor 085286011702 yang mencantumkan nama M. Zaki Abd Wahab. Setelah dicermati, nomor tersebut bukan nomor resmi yang biasa digunakan dalam komunikasi kedinasan.

“Saya tegaskan, nomor 085286011702 bukan milik saya. Jika ada pihak yang menghubungi dan mengatasnamakan saya melalui nomor itu, dipastikan itu adalah penipuan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Ia mengimbau seluruh kepala desa dan masyarakat agar lebih waspada serta tidak mudah percaya terhadap pesan dari nomor yang tidak dikenal, meskipun menggunakan nama pejabat daerah. Menurutnya, komunikasi resmi terkait urusan dinas umumnya dilakukan melalui jalur formal dan nomor yang telah diketahui oleh para kepala desa.

Pihak DPMD Kabupaten Halmahera Selatan juga meminta setiap kepala desa yang menerima pesan mencurigakan, khususnya dari nomor tersebut, segera melakukan konfirmasi langsung atau melaporkannya kepada pihak berwenang guna mencegah potensi kerugian.

Tim Redaksi Mandiolinews 

APMP-Malut menyebut, PT Aneka Niaga Prima mengantongi izin bernomor 540/KEP/336/2012 untuk konsesi tambang nikel di Pulau Fau. Pulau dengan luas sekitar 5,45 kilometer persegi itu dikategorikan sebagai pulau kecil yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan ekologis.

“Pulau kecil secara regulasi tidak diperuntukkan bagi aktivitas pertambangan yang berisiko merusak lingkungan. Aktivitas ini berpotensi mengancam ekosistem dan keberlanjutan pulau-pulau kecil di Halmahera Tengah,” ujar Ketua APMP-Malut, Ilham A. Radjaman, dalam keterangan tertulis, 23 Januari 2026.

Selain itu, perusahaan tersebut juga diduga melakukan aktivitas di luar Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) serta mengancam ekosistem mangrove yang dilindungi.

APMP-Malut turut menyoroti dugaan keterkaitan perusahaan dengan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Shanty Aldha Nathalia, yang disebut memiliki afiliasi dengan PT Aneka Niaga Prima. Shanty diketahui bertugas di Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

Ilham menilai, sebagai anggota parlemen, yang bersangkutan semestinya memberikan teladan dalam tata kelola pertambangan yang patuh hukum dan berwawasan lingkungan.

“Kami menyayangkan apabila ada wakil rakyat yang justru diduga terlibat dalam praktik bisnis yang berpotensi merusak lingkungan,” tegasnya.

APMP-Malut juga menduga aktivitas pertambangan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang mempertegas perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aktivitas yang berpotensi merusak.

Selain di Pulau Fau, APMP-Malut menyebut dugaan dampak sedimentasi tambang juga terjadi di Desa Elfanun, Pulau Gebe, Halmahera Tengah, yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan lain, yakni PT Smart Marsindo. Organisasi tersebut juga menyinggung keterkaitan nama Shanty Aldha Nathalia dengan sejumlah entitas bisnis pertambangan di Maluku Utara.

Menurut Ilham, kondisi Pulau Gebe seharusnya menjadi pelajaran penting bagi negara dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di wilayah pulau kecil.

“Negara wajib hadir memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat terpenuhi. Evaluasi total terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Pulau Gebe dan sekitarnya harus segera dilakukan,” ujarnya.

Sebagai bentuk protes, APMP-Malut menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu mendatang. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Niaga Prima apabila terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Wacana uji tes ulang terhadap hasil seleksi pembimbing haji Maluku Utara tidak boleh dilihat sebagai bentuk ketidakpuasan semata. Ini adalah kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan jamaah.

Pada tahun 2026, sebanyak 785 jamaah asal Maluku Utara dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. Fakta yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa mayoritas dari mereka merupakan jamaah lanjut usia. Kelompok ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, baik dari sisi kesehatan, mobilitas, maupun pemahaman teknis pelaksanaan ibadah.

Dalam konteks tersebut, kehadiran pembimbing haji bukan sekadar pelengkap administratif. Mereka adalah penentu arah ibadah, pengawal ketepatan manasik, penerjemah situasi di lapangan, sekaligus penghubung komunikasi di tengah kompleksitas pelaksanaan haji. 

Ketika pembimbing tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka risiko yang muncul bukan lagi sebatas kesalahan prosedural, tetapi dapat berimplikasi langsung pada keselamatan jamaah.

Inilah mengapa tuntutan uji tes ulang harus dipahami sebagai langkah preventif, bukan reaktif. Seleksi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kompetensi riil berpotensi menghadirkan pembimbing yang tidak siap menghadapi dinamika lapangan, mulai dari pengaturan mobilitas jamaah lansia, komunikasi dalam situasi darurat, hingga memastikan ketepatan pelaksanaan rukun haji di tengah tekanan situasi yang kompleks.

Menempatkan pembimbing yang tidak kompeten dalam konteks jamaah lansia adalah keputusan yang berisiko tinggi. Kesalahan pendampingan dalam ibadah haji bukan hanya berdampak pada kualitas ibadah, tetapi juga dapat memicu kepanikan, disorientasi, bahkan membahayakan keselamatan fisik jamaah.

Karena itu, uji tes ulang menjadi jalan tengah yang rasional dan bertanggung jawab. Langkah ini tidak bertujuan mendiskreditkan individu, tetapi memastikan bahwa siapa pun yang terpilih benar-benar memiliki kesiapan teknis, pengalaman lapangan, serta kapasitas spiritual untuk mendampingi jamaah secara optimal.

Keselamatan 785 jamaah Maluku Utara tidak boleh dipertaruhkan oleh proses seleksi yang diragukan. Dalam penyelenggaraan ibadah yang melibatkan ribuan variabel risiko, kompetensi pembimbing bukanlah opsi tambahan, melainkan kebutuhan mutlak.

Uji tes ulang adalah bentuk kehati-hatian. Dan dalam konteks keselamatan jamaah lansia, kehati-hatian bukanlah kelemahan melainkan tanggung jawab.

Tim redaksi Mandiolinews 

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Arjuna menegaskan bahwa insiden tersebut tidak bisa dipandang sebagai kecelakaan kerja biasa. Ia mendesak perusahaan membuka secara transparan hasil investigasi internal dan menjelaskan langkah konkret yang telah diambil.

“Ini bukan sekadar musibah. Ada dugaan kelalaian dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Perusahaan wajib terbuka dan bertanggung jawab,” ujar Arjuna di hadapan massa aksi.

Menurutnya, dalam praktik industri pertambangan, kecelakaan fatal di area berisiko tinggi seperti conveyor umumnya berkaitan dengan lemahnya standar operasional prosedur (SOP), minimnya sistem pengamanan mesin, kurangnya pengawasan, atau tekanan produksi yang tinggi.

Namun hingga aksi berlangsung, tidak ada satu pun perwakilan manajemen perusahaan yang menemui massa untuk berdialog. Sikap tersebut dinilai memperburuk persepsi publik terhadap komitmen perusahaan dalam menangani insiden tersebut.

“Perusahaan sebesar ini tidak hadir menemui publik. Jangan sampai muncul kesan bahwa produksi nikel lebih diprioritaskan daripada keselamatan pekerja,” kata Arjuna.

Desak Evaluasi IUP dan Pengawasan Aparat

Dalam tuntutannya, BIM-Malut meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki Harita Group. Mereka mendesak pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap standar keselamatan kerja.

Massa juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia mengevaluasi kinerja jajaran Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pertambangan.

BIM-Malut menyatakan akan kembali menggelar aksi jilid III pada 23 Februari 2026 di kantor Kementerian ESDM apabila tidak ada respons atau langkah konkret dari pihak perusahaan maupun pemerintah.

Sorotan Tata Kelola Industri Nikel

Aksi ini juga menjadi sorotan terhadap tata kelola industri nikel nasional. Di tengah percepatan hilirisasi dan peningkatan produksi, aspek keselamatan kerja dinilai harus menjadi prioritas utama.

Arjuna menegaskan bahwa kematian pekerja bukan sekadar angka statistik industri, melainkan tragedi kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab moral, hukum, dan administratif.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Harita Group belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut maupun tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa.

Tim Redaksi Mandiolinews

Desakan tersebut disampaikan menyusul dinamika publik mengenai latar belakang korporasi PT Ormat Geothermal Indonesia yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan entitas dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2), legislator dari daerah pemilihan Maluku Utara itu menegaskan bahwa setiap kebijakan investasi, khususnya di sektor strategis seperti energi, harus sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia serta tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka profil dan rekam jejak pemenang lelang WKP Telaga Ranu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedaulatan energi nasional tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan konsistensi sikap Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk Palestina,” ujar Alqassam.

Ia menambahkan, aspek teknis dan ekonomi dalam proses lelang tidak boleh mengabaikan koridor konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Alqassam juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya masyarakat Maluku Utara. Menurutnya, proyek energi terbarukan harus memiliki legitimasi sosial (social license) agar pelaksanaannya tidak menimbulkan resistensi di daerah.

“Masyarakat Maluku Utara menjunjung tinggi nilai religius dan etika universal. Pemerintah perlu melakukan uji tuntas (due diligence) secara menyeluruh. Transparansi menjadi kunci agar investasi di daerah tidak memicu polemik sosial akibat minimnya informasi mengenai afiliasi korporasi,” tegasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, ia menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat penjelasan resmi dan kredibel dari otoritas terkait.

Alqassam menegaskan dukungannya terhadap pengembangan energi panas bumi di Maluku Utara sebagai bagian dari transisi energi nasional. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tersebut tetap memperhatikan aspek kedaulatan dan konsistensi diplomasi Indonesia.

“Kami mendukung optimalisasi potensi geothermal di daerah. Namun, pembangunan harus tetap berada pada jalur yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip diplomasi nasional,” pungkasnya.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Koordinator aksi, Arjuna, menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat dipandang sebagai kecelakaan kerja semata. Menurutnya, insiden itu diduga kuat berkaitan dengan kelalaian dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kami mempertanyakan sejauh mana proses penyelesaian yang dilakukan perusahaan atas meninggalnya saudara Milton. Ini bukan sekadar musibah, tetapi harus diusut sebagai dugaan kelalaian sistem K3,” ujar Arjuna dalam orasinya.

Ia menilai, dalam industri pertambangan modern, kecelakaan kerja fatal—terutama di area berisiko tinggi seperti conveyor—umumnya berkaitan dengan lemahnya standar operasional prosedur (SOP), minimnya pengamanan mesin, kurangnya pengawasan, atau tekanan target produksi.

Desakan Pencabutan IUP dan Evaluasi Penegakan Hukum

Dalam aksinya, massa juga mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk mengevaluasi dan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) Harita Group apabila terbukti terjadi pelanggaran serius terhadap standar keselamatan kerja.

Selain itu, massa meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus tersebut. Mereka juga mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja jajaran Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah industri pertambangan.

Arjuna menegaskan, pihaknya akan kembali menggelar aksi jilid III pada Senin, 23 Februari 2026, di depan kantor Kementerian ESDM apabila tidak ada kejelasan atau langkah konkret dari perusahaan maupun pemerintah.

“Ingat, nyawa lebih penting dari nikel. Jika tidak ada transparansi dan tanggung jawab, kami akan terus bersuara,” tegasnya.

Sorotan terhadap Industri Nikel

BIM-Malut menilai, kasus ini menjadi alarm serius bagi praktik industri nikel nasional. Mereka menegaskan bahwa pembangunan dan hilirisasi tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan pekerja.

“Jika IUP tidak dievaluasi secara serius, negara berisiko dianggap membiarkan praktik yang mengancam keselamatan buruh. Pembangunan sejati bukan hanya soal produksi dan ekspor, tetapi juga tentang perlindungan terhadap nyawa manusia,” kata Arjuna.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Harita Group belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa aksi.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Pernyataan tersebut disampaikan Asbar pada Rabu (19/2/2026), menyusul polemik yang kembali mencuat terkait status kepemilikan lobang emas yang sebelumnya disengketakan antara Leonardo Khan dan Haniyati Labani.

Menurut Asbar, persoalan tersebut telah difasilitasi oleh unsur Muspika Kecamatan Obi bersama pihak kepolisian setempat. Dalam proses itu, dibuat surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh Leonardo Khan, Haniyati Labani, Camat Obi, Kapolsek Obi, Babinsa Desa Anggai, Kepala Desa Anggai, serta turut disaksikan oleh LSM-KANe Malut.

“Surat pernyataan kesepakatan itu menjadi dasar bahwa objek sengketa dikembalikan kepada desa sesuai hasil musyawarah bersama,” ujar Asbar.

Ia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemerintah Desa Anggai kemudian mengambil langkah untuk menjual objek dimaksud kepada seorang pengusaha bernama Lili Daeng Manapi dengan nilai Rp300 juta. Dana tersebut, kata dia, dibagi masing-masing Rp150 juta kepada Leonardo Khan dan Haniyati Labani. Namun, Leonardo disebut menolak menerima bagian tersebut.

Asbar menilai, langkah Agil Karama yang kemudian membuat surat pernyataan perdamaian antara Leonardo Khan dan pihak pembeli dinilai sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan tafsir seolah-olah membatalkan kesepakatan awal yang telah difasilitasi Muspika dan kepolisian.

“Perlu dipahami bahwa surat pernyataan resmi yang dibuat dan disaksikan unsur pemerintah dan aparat memiliki kekuatan berbeda dengan surat pernyataan sepihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, LSM-KANe Malut juga mendesak pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polsek Obi untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan kasus pengeroyokan yang disebut melibatkan Agil Karama dan Sarfan Elajou.

Asbar menyatakan, apabila tidak ada langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam waktu dekat, seluruh pengurus LSM-KANe Malut akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes dan desakan penegakan hukum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Agil Karama maupun aparat kepolisian terkait tudingan tersebut.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Saat massa tengah menyampaikan aspirasi, perwakilan BIM MALUT kemudian dipanggil masuk untuk berdialog langsung oleh pihak kementerian, dalam hal ini oleh Direktur Bina Petugas Reguler. Pertemuan tersebut menjadi ruang resmi bagi BIM MALUT untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait proses seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) asal Maluku Utara yang dinilai tidak berjalan secara profesional.

Dalam audiensi tersebut, BIM MALUT menegaskan bahwa persoalan seleksi bukan sekadar menyangkut administrasi, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap kesiapan pelayanan di lapangan. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat jumlah jamaah haji asal Maluku Utara tahun 2026 mencapai 785 orang, dengan komposisi yang didominasi oleh jamaah lanjut usia.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran serius apabila petugas pendamping yang terpilih tidak memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi pengalaman, pemahaman teknis manasik, maupun kesiapan menghadapi situasi darurat di lapangan. BIM MALUT menilai bahwa ketidaksiapan pembimbing berpotensi berdampak langsung terhadap keselamatan jamaah selama menjalankan ibadah haji.

Sebagai bagian dari solusi konstruktif, BIM MALUT juga mengusulkan alternatif terbaik kepada pihak kementerian, yakni dilaksanakannya uji tes ulang (re-test) secara terbuka terhadap hasil seleksi PHD Maluku Utara. Usulan ini disampaikan sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa petugas yang nantinya mendampingi jamaah benar-benar memiliki kapasitas dan kesiapan profesional, terutama dalam melayani jamaah lansia yang membutuhkan perhatian dan pendampingan ekstra.

Melalui dialog tersebut, BIM MALUT menekankan bahwa langkah uji ulang bukan semata bentuk kritik, melainkan upaya menjaga standar pelayanan serta memastikan perlindungan maksimal bagi jamaah asal Maluku Utara selama proses ibadah di Tanah Suci.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Dalam tuntutannya, BIM MALUT secara tegas mendesak dilakukannya uji ulang (re-test) secara terbuka terhadap hasil seleksi pembimbing haji untuk formasi Maluku Utara. Mereka menilai bahwa proses seleksi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi riil peserta, sehingga berisiko meloloskan pembimbing yang tidak memiliki kesiapan teknis, pengalaman lapangan, maupun kemampuan pendampingan yang memadai.

Menurut pernyataan massa aksi, persoalan ini bukan sekadar menyangkut aspek administratif, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan jamaah. Maluku Utara dijadwalkan memberangkatkan 785 jamaah haji pada tahun 2026, yang mayoritas merupakan lansia dan berasal dari wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses informasi serta layanan.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan pembimbing haji yang kompeten menjadi faktor krusial, baik dalam memastikan ketepatan pelaksanaan ibadah, membantu komunikasi di lapangan, hingga memberikan perlindungan bagi jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

BIM MALUT juga menegaskan bahwa jika pembimbing yang terpilih tidak memiliki kemampuan teknis, pengalaman, serta pemahaman manasik yang memadai, maka potensi risiko tidak hanya berdampak pada ketertiban pelaksanaan ibadah, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jamaah.

Selain menuntut uji ulang secara terbuka, massa aksi mendesak agar proses seleksi ulang atau uji kompetensi tambahan dilakukan di hadapan tim independen yang bebas dari konflik kepentingan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin objektivitas, transparansi, serta memastikan bahwa pembimbing yang ditugaskan benar-benar memiliki kapasitas dalam mendampingi jamaah Maluku Utara secara profesional dan aman.

Aksi ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat guna memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji, khususnya bagi daerah dengan karakteristik kepulauan seperti Maluku Utara, tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas layanan, dan keadilan bagi jamaah.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Akses transportasi laut masyarakat Kepulauan Joronga dilaporkan terganggu setelah operasional Kapal Katinai dihentikan di Pelabuhan Babang, wilayah Bacan Timur. Kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai berdampak langsung pada mobilitas warga pulau yang selama ini bergantung pada kapal tersebut.

Alasan Administratif Dipersoalkan

Penghentian operasional kapal disebut terkait kelengkapan dokumen Anak Buah Kapal (ABK). Namun sejumlah warga mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut karena kapal telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa kendala administratif berarti.

Warga juga menilai pembinaan dan masa penyesuaian seharusnya menjadi langkah awal sebelum penghentian operasional dilakukan, mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan vital masyarakat kepulauan.

Dampak Nyata bagi Warga

Terhentinya operasional Kapal Katinai berdampak langsung pada aktivitas warga di sejumlah desa terpencil seperti Sekli, Kurunga, dan Yomen. Kondisi lapangan yang dilaporkan antara lain:

Transportasi alternatif terbatas: Kapal cepat belum mampu menampung lonjakan penumpang.

Penumpang tertahan perjalanan: Sejumlah warga dilaporkan terhenti di Saketa karena keterbatasan akses lanjutan ke wilayah kepulauan.

Tekanan ekonomi meningkat: Warga harus mengeluarkan biaya tambahan selama menunggu transportasi pengganti.

Seorang warga menyatakan penghentian mendadak tersebut membuat masyarakat kesulitan pulang serta menghambat aktivitas ekonomi dan sosial.

Desakan Evaluasi dan Solusi

Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi kebijakan transportasi laut, termasuk kemungkinan pemberian kebijakan sementara agar pelayanan tetap berjalan sambil proses administrasi dilengkapi.

Selain itu, warga berharap tersedia armada alternatif yang memadai sehingga keselamatan transportasi tetap terjaga tanpa mengorbankan kelancaran mobilitas masyarakat kepulauan.

Tim Redaksi Mandiolinews

Akses transportasi laut masyarakat di Kepulauan Joronga dilaporkan terganggu setelah operasional Kapal Katinai dihentikan oleh otoritas perhubungan di Pelabuhan Babang, wilayah Bacan Timur. Kebijakan tersebut memicu keluhan warga karena kapal itu selama ini menjadi sarana utama mobilitas penumpang dan distribusi logistik antarpulau.

Alasan Administratif Dipersoalkan

Penghentian operasional kapal disebut berkaitan dengan kelengkapan dokumen Anak Buah Kapal (ABK) yang dinilai belum memenuhi persyaratan administrasi.

Sejumlah warga mempertanyakan keputusan tersebut karena kapal telah lama beroperasi tanpa kendala berarti. Mereka menilai penegakan aturan secara mendadak tanpa sosialisasi atau masa penyesuaian berpotensi merugikan masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Selain itu, warga menilai pembinaan terhadap operator kapal seharusnya dikedepankan agar kelengkapan administrasi dapat dipenuhi tanpa menghentikan pelayanan publik.

Dampak Langsung bagi Masyarakat

Penghentian operasional Kapal Katinai disebut berdampak nyata pada aktivitas warga di sejumlah desa kepulauan, antara lain Sekli, Kurunga, dan Yomen. Beberapa kondisi yang dilaporkan di lapangan meliputi:

Keterbatasan transportasi alternatif: Kapal cepat (speedboat) dinilai belum mampu menampung lonjakan penumpang.

Penumpang tertahan perjalanan: Sejumlah warga dilaporkan tertahan di Saketa karena keterbatasan akses lanjutan menuju kampung halaman.

Beban ekonomi meningkat: Warga harus mengeluarkan biaya tambahan selama menunggu transportasi pengganti.

Seorang warga menyebut situasi tersebut menyulitkan masyarakat yang hendak pulang maupun menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial.

Harapan dan Tuntutan Warga

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah solusi, antara lain melalui evaluasi kebijakan transportasi, penyediaan armada alternatif, atau kebijakan sementara agar pelayanan transportasi tetap berjalan sambil proses administrasi dilengkapi.

Warga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi keselamatan transportasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat kepulauan agar aktivitas ekonomi dan pelayanan publik tetap terjaga.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Kepala Desa Luim dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ramadan bukan hanya momentum peningkatan ibadah bagi umat Muslim, tetapi juga saat yang tepat untuk mempererat persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah keberagaman masyarakat.

“Bulan suci Ramadan adalah momen refleksi dan memperbanyak amal kebaikan. Kami mengajak seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk saling menghormati dan menjaga suasana yang kondusif selama bulan puasa,” ujarnya.

Warga non-Muslim diharapkan turut menghargai umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, sementara umat Muslim juga diminta tetap menjaga sikap saling menghormati.

Tokoh masyarakat setempat menambahkan bahwa Desa Luim selama ini dikenal sebagai desa yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan toleransi. Karena itu, semangat tersebut perlu terus dirawat agar kehidupan sosial tetap harmonis.

Pertemuan ditutup dengan doa bersama serta komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan memperkuat toleransi antarumat beragama selama Ramadan dan seterusnya.

Tim redaksi Mandiolinews 

Penyerahan hibah ditandai dengan penyerahan dokumen resmi kepada tokoh agama Islam Desa Torawat, Tumardi, sekitar pukul 15.30 WIT di halaman masjid. Prosesi tersebut disaksikan Camat Kao Barat Efroni Tos Hendrik, jajaran kepolisian, tokoh agama lintas iman, termasuk Pdt. Benselina M. Syahalatua, serta sekitar 25 warga setempat.

Iptu Iwan menjelaskan, pembangunan masjid berawal dari niat pribadi menyediakan sarana ibadah bagi masyarakat. Setelah membeli lahan sekitar sembilan tahun lalu, pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan finansial.

“Pembangunan dilakukan perlahan sesuai kemampuan. Saya bahkan sempat mengambil kredit agar pembangunan masjid ini tetap berjalan hingga selesai,” ujarnya.

Efroni Tos Hendrik mengapresiasi kepedulian Kapolsek Malifut terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberadaan masjid diharapkan memperkuat kehidupan religius sekaligus kebersamaan warga.

“Masjid ini menjadi sarana meningkatkan iman dan akhlak masyarakat melalui ibadah. Kami berterima kasih atas kepedulian Kapolsek Malifut,” katanya.

Hal senada disampaikan Pdt. Benselina M. Syahalatua. Ia menilai kehadiran rumah ibadah, apa pun agamanya, dapat menjadi sumber kasih sekaligus memperkuat toleransi antarumat beragama.

Dalam kesempatan itu, Iptu Iwan juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Polri atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Kapolsek Malifut. Ia menyebut amanah tersebut menjadi motivasi untuk menuntaskan pembangunan masjid hingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dengan penyerahan hibah ini, Masjid Al Falah resmi menjadi pusat kegiatan ibadah umat Muslim di Dusun Sidomulyo dan diharapkan menjadi simbol persatuan serta kerukunan masyarakat Desa Torawat. 

Tim Redaksi Mandiolinews 

Koordinator lapangan aksi, Wempy Habari, menyatakan perusahaan tambang tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan pembebasan lahan masyarakat secara tuntas. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pertambangan, khususnya terkait penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang.

Ia menegaskan pembebasan lahan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi dasar legitimasi sosial aktivitas pertambangan. Massa, kata dia, menuntut langkah konkret agar tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat.

Massa aksi sempat meminta audiensi dengan pihak kementerian. Permintaan tersebut diterima, dan perwakilan kementerian menyatakan telah mencatat seluruh aspirasi serta akan menindaklanjuti laporan terkait perusahaan dimaksud. Namun, bagi massa, audiensi tersebut dinilai baru tahap awal dan belum menjadi penyelesaian substantif.

Selain mendesak penyelesaian pembebasan lahan, massa juga meminta aparat kepolisian daerah setempat mengusut persoalan tersebut guna memastikan tidak ada pengabaian hak masyarakat dalam aktivitas pertambangan. Mereka turut meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil serta memeriksa Kepolisian Daerah Maluku Utara terkait penanganan kasus pembebasan lahan di wilayah tersebut.

Massa juga mendesak pemeriksaan terhadap jajaran direksi perusahaan menyusul adanya laporan korban jiwa dalam aktivitas pertambangan di kawasan eksplorasi. Mereka menilai aspek keselamatan dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Tuntutan lain yang disampaikan adalah permintaan kepada Kementerian ESDM untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan apabila dinilai tidak memenuhi kewajiban terhadap masyarakat di wilayah operasi.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan hingga selesai. Seusai audiensi, perwakilan massa menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut tuntutan tersebut. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian pembebasan lahan bukan hanya persoalan kompensasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan pengakuan hak masyarakat.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Pernyataan sikap itu disampaikan warga pada Kamis (13/2/2026). Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, masyarakat mempertanyakan kejelasan informasi terkait besaran anggaran, sumber dana, serta pelaksanaan sejumlah program pembangunan desa.

Menurut dia, pada 2023 pembangunan bak air bersih didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp70 juta dan tambahan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp150 juta. Namun, untuk program serupa pada 2024 dan 2025, warga mengaku tidak mengetahui pagu anggaran maupun rincian pelaksanaannya.

“Sejumlah program, termasuk pembangunan bak air bersih, tidak disertai informasi yang jelas kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain bak air bersih, warga juga menyoroti pembangunan jalan tani yang dikerjakan pada periode 2021 hingga 2023. Mereka menyebut selama proses pekerjaan tidak ditemukan papan proyek sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Warga menilai kondisi tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui sumber anggaran maupun nilai kegiatan. Bahkan, menurut mereka, jalan tani itu hanya ditimbun menggunakan tanah tanpa material batu split.

“Setiap program tidak dipublikasikan dalam bentuk papan proyek. Masyarakat tidak tahu sumber anggaran maupun nilai kegiatannya,” katanya.

Warga menyatakan persoalan transparansi ini bukan terjadi sekali, melainkan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir pada sejumlah proyek infrastruktur desa lainnya.

Masyarakat Desa Sasur berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan terbuka terkait seluruh program pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Mereka juga meminta pengawasan dari instansi terkait agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan serta memberi manfaat nyata bagi warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan tersebut. (Dic)

Tim Redaksi Mandiolinews 

“Alhamdulillah hari ini saya mewakili Ketua Fraksi PKS menghadiri HUT ke-58 Fraksi Golkar DPR RI. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 kepada rekan-rekan di Fraksi Partai Golkar,” ujar Alqassam, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara.

Ia menyampaikan harapan agar momentum pertambahan usia Fraksi Golkar dapat semakin memperkuat hubungan antarfraksi di parlemen. Menurutnya, sinergi yang baik akan membantu optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat.

“Di usia yang semakin matang ini, kita berharap kolaborasi antarfraksi makin solid. Kita perlu menyatukan energi agar kerja legislasi, pengawasan, dan penganggaran berjalan maksimal,” katanya.

Alqassam juga menegaskan bahwa kerja sama politik bukan berarti menghilangkan identitas masing-masing partai, melainkan menyatukan kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi rakyat.

“Tujuan kita sama, yaitu memberikan yang terbaik bagi rakyat. Sinergi antarfraksi dan antarpartai justru memperkuat kerja parlemen agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.

Ia turut mengajak seluruh anggota DPR RI menjaga semangat kolaborasi dalam merumuskan kebijakan pro-rakyat, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

“Mari kita jadikan parlemen sebagai ruang kerja yang produktif dan kolaboratif. Selamat untuk Fraksi Golkar, semoga terus bersinergi membangun bangsa,” tuturnya.

Peringatan HUT ke-58 Fraksi Golkar DPR RI tersebut dihadiri sejumlah anggota DPR RI serta tokoh politik lintas fraksi sebagai wujud komitmen bersama memperkuat kerja sama dalam pembangunan nasional.

Tim Redaksi Mandiolinews 

Momentum puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi refleksi penting bagi seluruh insan pers di Indonesia. Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan HPN tahun ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi penguat komitmen pers terhadap peran strategisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, menegaskan bahwa tema HPN 2026 mengandung tanggung jawab besar yang harus diwujudkan secara nyata, bukan berhenti pada slogan semata.

“Tema ini jangan hanya menggema dalam slogan dan terjebak pada ritual. Harus diimplementasikan dengan penuh makna dalam setiap karya jurnalistik,” ujar Boechori.

Ia mengingatkan bahwa pers memiliki peran vital sebagai agen kebenaran, terutama di tengah tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks akibat derasnya arus informasi dan disrupsi digital. Karena itu, insan pers dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, objektivitas, dan kredibilitas dalam setiap pemberitaan.

“Jadilah agen kebenaran yang sebenar-benarnya. Tegakkan etika jurnalistik, hadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan. Jangan hanya lip service,” tegasnya.

Menurut Boechori, pers yang sehat bukan sekadar istilah simbolik dalam perayaan tahunan. Lebih dari itu, pers yang sehat merupakan pilar utama dalam menegakkan demokrasi, mengawal kebijakan publik, serta mendorong terwujudnya ekonomi yang berdaulat dan bangsa yang kuat.

Ia juga menekankan tanggung jawab moral media massa sebagai ruang publik yang jernih dan terpercaya. Pers harus mampu menghadirkan informasi yang mencerahkan serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Pers yang sehat menjadi pilar penting dalam menegakkan demokrasi, mendukung ekonomi berdaulat, serta memperkuat fondasi bangsa,” imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Boechori mengajak seluruh insan pers nasional untuk terus menjaga marwah profesi dan menjadi suara rakyat yang sejati.

“Maju terus Pers Nasional. Jadilah suara rakyat yang sejati, bukan sekadar gema ritual. Merdeka!” pungkasnya.

Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas, Persatuan Jurnalis Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif sebagai pilar demokrasi, sejalan dengan semangat Hari Pers Nasional 2026.

Tim Redaksi Mandiolinews

Para jurnalis yang berasal dari berbagai media nasional dan lokal tersebut resmi menjadi bagian dari PJI, yang ditandai dengan diterbitkannya Nomor Registrasi Anggota (NRA) sebagai bukti keanggotaan dalam salah satu organisasi profesi pers tertua di Indonesia.

Adapun jurnalis muda Halmahera Selatan yang resmi bergabung dengan PJI, yakni:

1.Rodi Sipondak (Dodominews)

2.Fadel Salasa (StarBPKNews)

3.Wahid Rajak (MalutEkspose)

4.Iswan Muhammad (Kapita Indonesia)

5.Sahrul Usman (Mandiolinews)

6.Vhano (Jojagapost)

7.Crish (Cangapost)

8.Alfon Siteko (Ruangcoretan)

9.Yusri Said (Infopesisir)

10.Tarmiji (Mandiolinews)

11.Husain Yusuf (MalutInsight.net)

Momen ini menandai babak baru bagi jurnalis muda Halmahera Selatan dalam meneguhkan semangat pembaruan, sekaligus memperkuat komitmen menjaga integritas dan relevansi pers di tengah derasnya arus disrupsi digital.

Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori, menyampaikan apresiasi atas bergabungnya jurnalis muda dari Halmahera Selatan ke dalam keluarga besar PJI. Menurutnya, kehadiran generasi muda menjadi energi penting bagi penguatan pers daerah.

“Kami menyambut gembira kehadiran jurnalis muda Biro Halmahera Selatan ke dalam keluarga besar PJI. Harapannya, mereka mampu menghadirkan perspektif baru serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan integritas insan pers daerah,” ujar Hartanto.

Ia menekankan pentingnya regenerasi dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika informasi yang terus berkembang.

“Ini menjadi bukti bahwa semangat jurnalistik tidak pernah padam, bahkan semakin menguat di tangan generasi baru.

 PJI berkomitmen menjadi wadah pembinaan, perlindungan, dan pengembangan bagi seluruh anggotanya, agar standar etika dan profesionalisme tetap terjaga di tengah gempuran disinformasi dan berita palsu,” tegasnya.

Hartanto menambahkan, bergabungnya jurnalis muda ini diharapkan dapat semakin memperkokoh posisi PJI sebagai organisasi profesi yang adaptif, inklusif, dan relevan.

“Para jurnalis muda diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam menjaga pilar demokrasi melalui pers yang independen, sehat, dan berkualitas,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) merupakan organisasi profesi kewartawanan yang bersifat independen dan berasaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

 PJI didirikan di Surabaya pada 20 Agustus 1998 dan secara resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor Urut 186 tertanggal 25 November 1998.

PJI juga tercatat sebagai salah satu dari 27 organisasi wartawan yang mengikuti sidang penetapan Standar Organisasi Wartawan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PJI pertama kali diselenggarakan di Surabaya pada 18–19 November 2018 dan dihadiri oleh Dewan Pers yang diwakili Imam Wahyudi.